Pelitasumatera.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpesan untuk semua pelayanan publik terintegrasi, cepat, dan transparan, agar bisa menekan praktik suap dan korupsi.
Hal ini dikatakan mantan Gubernur DKI Jakarta saat membuka rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
“Sistem pelayanan publik, jika sederhana, cepat dan transparan, tidak ada relevansinya untuk menyuap. Yang menyuap itu pasti yang ribet, bertele-tele, dan tidak transparan,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, sekarang sudah ada beberapa pemerintah daerah yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lain untuk menekan angka korupsi. Salah satu cara untuk menekan praktik KKN adalah dengan penguatan sistem monitoring internal.
Masih kata mantan Wali Kota Solo ini, beberapa daerah-daerah yang dapat dijadikan contoh adalah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Boyolali.
“Kalau kita buat satu contoh dari kementerian/lemgaga, satu provinsi, satu kabupaten, akan mudah sekali untuk menekan KKN,” imbuhnya.
Presiden menuturkan, dunia sedang menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Di era globalisasi, yang dibutuhkan adalah penguasaan teknologi demi kepentingan bersama.
Kompetisi di tingkat dunia tidak lagi ditentukan oleh besar kecilnya suatu negara, namun seberapa cepat ia beradaptasi dengan perubahan. “Yang berani berinovasi akan mengalahkan yang hanya rutinitas,” tegas dia.
Kunci untuk melakukan percepatan itu, menurut dia, adalah dengan reformasi birokrasi. Para penyelenggara negara dan birokrat tak boleh lagi mempersulit masyarakat yang hendak mengurus berbagai hal.
“Pangkas birokrasi yang mempersulit langkah. Lakukan debirokrasi,” pungkasnya dilansir dari KemenPAN-RB.
