Projo Apresiasi Kinerja Kejaksaan Agung Eksekusi Uang Pengganti

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin (Foto: Ist)

JAKARTA Projo memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung dibawah kepemimpinan Bapak ST Burhanuddin yang telah berhasil melakukan eksekusi uang pengganti sebesar Rp 477 miliar.

Hal ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, gebrakan Bapak ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung baru.

Sejalan dengan visi misi Pak Presiden Jokowi, sebagaimana yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada Jumat 16 Agustus 2019 yang lalu, keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diselesaikan atau berapa orang yang dipenjarakan. Melainkan juga diukur berapa kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan.

Keberhasilan ini bukan hanya pada nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan, tapi juga terhadap kecepatan tim Kejaksaan Agung dalam melakukan eksekusi uang pengganti.

Bayangkan vonis Mahkamah Agung terhadap Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim adalah pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 3318K/Pid.Sus/2019 tertanggal 17 Oktober 2019.

Kemudian tanggal 11 November Saudara Kokos sudah ditangkap, dan tanggal 15 November 2019 Kejaksaan Agung sudah melakukan eksekusi uang pengganti sebesar 477 Milyar, ini prestasi yang sangat membanggakan.

Kejaksaan Agung dalam hal ini juga sudah menjalankan asas peradilan cepat, asas peradilan cepat merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan, karena selain telah memberikan kepastian hukum, juga telah memberikan rasa keadilan masyarakat dan tim Kejaksaan Agung juga bisa langsung fokus kepada para koruptor koruptor lain yang telah banyak merugikan negara.

“Kami, Projo juga mendukung Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin yang akan melakukan evaluasi terhadap Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).”

“Sebetulnya tujuan diadakannya TP4 maupun TP4 D di Daerah sudah sangat bagus, yaitu merupakan upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi, tim ini melakukan pekerjaan diluar jalur hukum, namun sebagaimana yang disampaikan Bapak Jaksa Agung masih banyak terjadi kebocoran-kebocoran.”

Adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan TP4 maupun TP4D ini dalam operasionalnya, apakah karena pengawasannya kurang, ataukah petunjuk pelaksanaan maupun teknisnya yang belum memadai, termasuk system pelaporannya harus bagaimana.

Penyerapan dan realisasi anggaran pada suatu Kementerian/Lembaga maupun daerah bisa juga menjadi bahan untuk evaluasi tim ini karena tujuan awalnya memang untuk mengawal pembangunan.

Kejaksaan Agung juga harus melaksanakan apa yang baru baru ini disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dimana Presiden meminta agar tidak ada kriminalisasi kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya mengenai kebijakan, jangan ada yang namanya kebijakan itu dikriminalisasi, dicari-cari.

“Saya mendengar ini banyak sekali kalau tidak ada ‘mens rea’, tidak ada niat jahatnya jangan dicari-cari, yang namanya orang, pekerjaan banyak sekali.”

“Saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar, kalau yang salah silakan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan juga pura-pura salah gigit.”

“Jangan pernah juga mengigit pejabat atau pelaku pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini,” kata Presiden Jokowi pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019;

Yang pasti kami Projo mendukung semua upaya-upaya kejaksaan dalam menjalankan visi misi Presiden Jokowi khususnya dalam penegakan hukum, pencegahan pemberantasan korupsi, mendukung agenda strategis bangsa seperti investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini