JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, majunya putra dan menantu Presiden Jokowi di Pilkada Serentak 2020 bukan untuk membangun dinasti politik. Menurut dia, bahwa keduanya memiliki hak politik untuk maju di Pilkada 2020.
“Enggak, kan ada pengertian tentang hak politik. Hak politik kan semua orang memiliki hak politik kecuali kalau ada catatan pernah, apa hak politiknya dicabut,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarts, Rabu (4/12/2019).
Adapun putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diketahui hendak maju di pemilihan wali kota Solo. Sementara sang menantu, Bobby Nasution telah mendaftar menjadi calon wali kota Medan dari PDIP.
Moeldoko menjelaskan, baik Gibran dan Bobby tidak pernah bermasalah dengan hukum yang membuat hak politiknya dicabut. Sehingga, dia menilai hal tersebut seharusnya tak dipersoalkan.
“Sekarang pertanyaannya kepada yang bersangkutan, hak politiknya dicabut enggak? Jawabannya kan itu,” tutur Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu menilai bahwa anggapan Gibran dan Bobby maju di Pilkada 2020 perlu diluruskan. Moeldoko tak ingin masyarakat mengecap bahwa Jokowi ingin membangun dinasti politik.
“Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu aja ketentuannya. Role-nya adalah siapa-siapa yang hak politiknya dicabut karena sesuatu, nah itu ga boleh. Tapi kan ini semua orang punya hak politik yang sama,” jelas Moeldoko.
Dia memastikan bahwa pihak Istana tidak akan mengintervensi siapapun terkait majunya putra dan menantu Jokowi di Pilkada 2020.
“Istana tidak ikut campur, itu kan balik lagi hak poliitik seseorang. Terserah, kita enggak boleh (intervensi),” ujar Moeldoko. (net)
