PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang menjamin kemudahan perizinan bagi pelaku usaha untuk mendorong masuknya investasi sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan dirinya sudah mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di kota itu.
“Jangan sampai orang mau bawa duit hari ini, karena gerakan OPD lambat akhirnya mereka [investor] pulang karena menunggu waktu lama sehingga berubah pikiran,” ujarnya, Senin (24/2/2020).
Dia mengatakan investasi merupakan salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan mengingat ketersedian dana APBD sangat terbatas.
Saat ini, kata Harnojoyo, pemkot telah mengarahkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang untuk fokus mengarap sektor investasi ini.
Salah satu yang terpenting, pemkot sudah memiliki pemetaan terkait jenis-jenis investasi yang berpeluang di Palembang.
“Investasi itu peluang untuk menyejahterakan rakyat, karena ada lapangan kerja baru di sana dan masuknya dana ke daerah. Jadi jangan disia-siakan jika ada investor ingin masuk ke Palembang,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang Isnaini Madani mengatakan pemkot mengundang investor untuk menggarap destinasi wisata di Pulau Kemaro.
Destinasi tersebut dinilai memiliki sejumlah keunggulan, seiring lokasinya yang berada di delta Sungai Musi.
“Ada investor dari dalam negeri dan ada juga dari luar negeri, semua masih penjajakan,” kata Isnaini.
Dia mengatakan, pemkot sangat serius dalam pengembangan sektor pariwisata terutama pengembangan Pulau Kemaro, yang setiap tahun menjadi lokasi peziarah asal Tionghua untuk merayakan Cap Go Meh.
Upaya itu ditunjukkan dengan membangun 10 bungalow menggunakan APBD.
“Ibarat pancingan, bungalow ini pancingan untuk investor agar mau menggarap Pulau Kemaro. Jika benar-benar mau dijadikan resort, setidaknya dibutuhkan 100 bungalow,” paparnya.
Sektor pariwisata Kota Palembang tumbuh positif pada 2019, dengan menyumbang sekitar 30 persen dari Rp1,3 triliun target Pendapatan Asli Daerah (PAD), angka tersebut naik dibanding 2018 sebesar 20 persen atau Rp185 miliar dari total PAD Rp1 triliun. (hmy)
