JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa keputusan pembukaan kembali sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bukan sepihak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia mengatakan meski pihaknya sudah menyiapkan berbagai skenario, namun pelaksanaannya akan tetap mengikuti pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
“Harus diketahui bahwa Kemendikbud sudah siap dengan semua skenario. Kami sudah ada berbagai macam. Tapi tentunya keputusan itu ada di dalam Gugus Tugas, bukan Kemendikbud sendiri. Jadi, kami yang akan mengeksekusi dan mengkoordinasikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem dalam Rapat Kerja secara telekonferensi dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Jakarta, Rabu (20/5) lalu.
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan terkait keputusan waktu dan metode belajar, juga akan berlandaskan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
“Tapi keputusan kapan, dengan format apa, dan seperti apa, karena ini melibatkan faktor kesehatan, bukan hanya pendidikan, itu masih di Gugus Tugas,” imbuhnya.
Nadiem juga mengklarifikasi rumor terkait adanya kabar dan pemberitaan Kemendikbud akan membuka sekolah pada awal tahun ajaran baru di bulan Juli adalah tidak benar.
“Kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan kepastian, karena memang keputusannya bukan di kami. Jadi mohon stakeholders atau media yang menyebut itu, itu tidak benar,” tegasnya.
Usai rapat kerja, Nadiem menambahkan, di beberapa negara awal tahun ajaran baru relatif tetap. Namun, metode belajar tetap disesuaikan dengan kondisi dan status kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kemendikbud menilai saat ini tidak diperlukan adanya perubahan tahun ajaran maupun tahun akademik. Tetapi metode belajarnya apakah belajar dari rumah atau di sekolah akan berdasarkan pertimbangan gugus tugas,” pungkasnya. (net)
