DPW GM PEKAT IB Pertanyakan Kasus OTT di Kantor Inspektorat OKI yang Mangkrak

Ilustrasi (Foto: Ist)

PALEMBANG – Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Provinsi Sumatera Selatan dalam konferensi pers, mempertanyakan kepada pihak Polres kabupaten OKI yang menangani perkara kasus OTT terhadap oknum pejabat Pemkab  dan pimpinan ormas Prj Sumsel yakni  Frd (yang saat ini sudah dipecat) terkesan di peti-eskan seperti hilang ditelan bumi. Muhammad Hadi selaku Sekretaris GM PEKAT IB, mempertanyakan hal tersebut, Rabu (13/10/2021) .

“Sungguh sangat memprihatinkan jika kasus tersebut seakan hilang ditelan bumi. Apa karena oknum tersebut membawa-bawa nama ormas yg mendukung JKW-HMA pada Pilpres 2019 yang lalu sehingga mendapat perlindungan dan jadi kebal hukum”.

Kami yang juga elemen masyarakat di Sumsel pendukung serta relawan Jkw-HMA tidak bisa menerima tindakan pembenaran maupun bentuk perlindungan terhadap oknum yang melanggar hukum, meski dia pemimpin ormas pendukung Jkw-HMA. Buktinya dia langsung dipecat oleh pimpinan pusatnya, tetapi yang aneh kok kasus hukumnya jadi mangkrak.

Menurut kami tindakan pemerasan dan menerima suap yang dilakukan Frd dan kawan-kawan merusak citra para relawan pendukung Jkw – HMA, bukan hanya di Sumsel tetapi hingga di tingkat nasional.

Oleh karena itu kami secara tegas meminta klarifikasi pihak Polres kab OKI, sejauh mana tindakan hukum yang telah dilakukan  oleh mereka. Jika pihak Polres tidak bisa memberikan klarifikasi maka jangan salahkan kami jika mengambil sikap tegas untuk meminta Kapolda Sumsel menindak Kapolres kab OKI.

Dan kamipun akan berkoordinasi dengan DPP GM PEKAT IB di Jakarta untuk memback-up  gerakan moral kami di Sumsel, agar kasus ini juga mendapat perhatian dari Kapolri, demikian pungkas Muhammad Hadi menutup konferensi pers tersebut. (*)