PALEMBANG – Pemprov Sumatera Selatan berkomitmen untuk memanfaatkan momen peralihan masa pandemi Covid-19 menjadi endemi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah itu.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru usai rapat paripurna istimewa DPRD Sumsel, dalam rangka peringatan hari jadi Provinsi Sumsel ke-76, Selasa (17/5/2022).
“Kita perlu melakukan beberapa penyesuaian dan memanfaatkan momentum ini dengan baik, karena dapat menggerakan roda kegiatan ekonomi lebih leluasa dan skala lebih besar,” katanya.
Namun demikian, Deru menegaskan bahwa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan.
Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan (BPS Sumsel), pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan I/2022 sebesar 5,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Gubernur menambahkan bahwa Sumsel konsisten menjaga pertumbuhan ekonomi meskipun dalam masa pandemi dua tahun terakhir.
Bahkan, kata dia, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 3,58 persen merupakan angka tertinggi nomor tiga di Pulau Sumatra.
“Itu adalah hasil dari upaya yang kami lakukan dalam menghadapi pandemi, mulai dari penanganan kesehatan, bantuan sosial hingga pemulihan ekonomi,” katanya.
Deru melanjutkan selain pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, dilihat dari capaian indikator lain pada tahun 2021, Sumsel dinilai cukup tangguh berkompetisi di tingkat nasional.
“Hal ini terlihat dari beberapa capaian kinerja kita yang jauh lebih baik dari nasional seperti tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio,” katanya.
Jika pertumbuhan ekonomi tahun 2021 membaik, demikian pula dengan capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT). Angka TPT Sumsel tahun 2021 sebesar 4,98 persen menurun sebesar 0,53 poin. Angka ini jauh lebih baik dari nasional yang sebesar 6,49 persen.
Adapun tingkat inflasi Sumatera Selatan dapat terjaga dalam kondisi stabil yaitu sebesar 1,82 persen, lebih rendah dari nasional yang sebesar 1,87 persen.
Sementara itu Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati mengatakan pihaknya mendorong penurunan angka kemiskinan di provinsi itu.
“Mengentaskan kemiskinan itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua, termasuk pula dunia usaha,” ujarnya.
