Muara Enim – Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya mendampingi Kepala BKKBN RI, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) menghadiri kegiatan Penguatan dan sinkronisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya menyukseskan percepatan penurunan stunting menuju Kabupaten Muara Enim Bebas Stunting Tahun 2024.
Kegiatan ini digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Muara Enim.
Dalam sambutannya, Hasto Wardoyo menyampaikan sejumlah kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting dan program Bangga Kencana sekaligus Launching 100 % Kampung KB di hadapan ribuan kader KB dan kader PKK.
“Stunting dapat terjadi karena saat dalam kandungan hingga masa Balita anak kurang mendapatkan asupan gizi yang tepat. Selain itu pola asuh, lingkungan kumuh dan jamban kumuh, sehingga tidak sehat yang dapat menyebabkan anak-anak rentan sakit sehingga berat badan anak tidak naik dan panjang tidak bertambah. Jadi faktor lingkungan juga berpengaruh,” jelasnya.
Sementara itu Wagub MY yang juga Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Sumsel menyampaikan angka Prevalensi Stunting Berdasarkan Data SGGI 2021 berada di angka 24,8 % sementara di Tahun 2024 sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Presiden menjadi 14%, Proyeksi Penurunan Tahun 2022 sebesar 21,7%, Tahun 2023 17,81%, dan Tahun 2024 14,33% (sumber data BKKBN).
Terkait proyeksi penurunan itu, Pemprov Sumsel telah melakukan langkah-langkah Percepatan Penurunan Stunting. Yaitu melalui SK Gubernur Sumsel Nomor 212/kpts/bappeda/2022 tentang pembentukan TPPS Prov Sumsel dimana .
Selanjutnya Surat Gubernur Sumsel kepada Bupati/Walikota se Sumsel Nomor. 140/3807/DPMD/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk penurunan angka Stunting.
“Ketiga dengan Pembentukan TPK Sebanyak 6.130 Tim (18. 390) Orang Yang Berada Di Seluruh Desa/Kelurahan. Dan keempat Pembentukan Satgas dan Technical Assistant (TA) Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelasnya.
