Palembang – Hal ini diungkapkan Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat menerima Kepala Kanwil (Kakanwil) DJP Sumsel dan Babel dalam rangka penyampaian SPT Tahunan Gubernur Sumsel dan meminta dukungan penerapan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bertempat di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin, (13/3/2023).
Herman Deru ungkapkan masyarakat perlu mengetahui tentang kemanfaatan membayar pajak. Karena ada perbedaan antara retribusi dan Wajib Pajak (WP). Retribusi langsung dapat dinikmati hasilnya, sedangkan WP haruslah dikumpulkan terlebih dahulu dan hasilnya dapat dilihat dari pembangunan yang ada di daerah tersebut.
“Masyarakat perlu diliterasi bahwa pajak itu bukan sekedar kewajiban tapi ada hak kemudian yang akan didapatkan, yaitu servis pembangunan, pelayanan, ketertiban, dan keamanan,” katanya.
Salah satu pembangunan yang ada seperti infrastruktur yang keberadaanga akan mendukung konektivitas dan kemudahan transportasi masyarakat antar daerah. Hal ini menurut HD, dapat menjadi salah satu komponen yang berkontribusi dalam taatnya orang membayar pajak.
“Kita harus mendahulukan pelayanan kepada masyarakat dari segi pembangunan dan juga semua aspek. Jika sektor pembangunan terganggu maka akan memberikan dampak yang luas,” ujarnya.
HD meyakini literasi yang baik didukung soliditas semua sektor dan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan sendirinya.
Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Babel, Romadhaniah, ungkapkan audiensi ini bertujuan untuk bersilaturahmi, pekan panutan penyampaian SPT tahunan, dan menyampaikan aktivitas UU No 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
“Berkat arahan Gubernur Herman Deru tingkat kepatuhan pajak di Sumsel telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan didukung oelh semua sektor. Dan kami mohon arahan untuk langkah-langkah strategis di tahun ini,” ujarnya.
Romadhaniah harapkan ada masukan tentang strategi terkait sektoral dan wajib pajak pribadi maupun badan. Ia menegaska bahwa pihaknya selalu meningkatkan kinerja dan integritasnya. Bahkan telah membuka kanal-kanal pengaduan untuk penyelewengan yang terjadi.
