PALEMBANG – Sejumlah kebijakan pembangunan akan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel pada tahun 2024 mendatang. Di antaranya Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan dengan fokus pada pelaksanaan Pilkada serentak yang dibarengi pembangunan ekonomi secara merata.
“Sehingga (sasarannya) akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan penurunan kemiskinan ekstrim,” ujar Pj Gubernur Sumsel.
Isu strategis Sumsel tahun 2024 telah dirangkum dari berbagai hasil evaluasi kinerja pembangunan, arah kebijakan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, arah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumsel 2024-2026 serta arahan RT/RW se-Sumsel.
“Di antaranya Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serentak tahun 2024, peningkatan reformasi birokrasi dan ketertiban umum, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, peningkatan UMKM berbasis digital, peningkatan perekonomian dan nilai tambah sektor unggulan, percepatan realisasi proyek strategis di Sumsel, penyediaan infrastruktur ekonomi kerakyatan, pengelolaan lingkungan, mitigasi dan penanganan bencana,” katanya.
Sementara prioritas daerah tahun 2024, di antaranya meningkatkan reformasi birokrasi dan ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup juga pengelolaan bencana.
Fatoni menegaskan Pemprov Sumsel di tahun 2024 akan terus melakukan upaya pembangunan dari segala arah. Fatoni meminta seluruh lapisan masyarakat memberikan saran dan masukan untuk Pemprov Sumsel dalam membangun daerah.
“Yang belum tercapai di tahun 2023, akan dilakukan peningkatan dan terus dipacu di tahun 2024 dengan target yang jelas dan cara program yang terukur. Kami meminta saran dan masukan agar kami lebih baik lagi dalam bekerja membangun daerah,” katanya.
