Palembang — Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Peikanan Kabupaten Banyuasin bersama Kilang Pertamina Plaju bahu membahu selamatkan sumber daya perairan dan pelestarian ekosistem Sungai Musi guna mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan terutama menghadapi penurunan populasi ikan akibat praktik penangkapan yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai wujud nyata dalam membuktikan komitmen ini, Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin dan Kilang Pertamina Plaju bersama-sama aktif mensosialisasikan regulasi tentang larangan penangkapan ikan secara ilegal.
Regulasi itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang melarang penggunaan putas/racun, setrum ikan, dan bom ikan dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara serta denda Rp1,2 Miliar.
Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin, atas dorongan Kilang Pertamina Plaju, juga telah menerbitkan SK No 72/KPTS/DISKAN/2024 Tentang Pelarangan Penangkapan Ikan secara ilegal menggunakan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan dan pelestarian ikan belida yang mengatur tentang larangan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem perairan, seperti setrum, racun, dan bahan peledak.
Untuk memastikan peraturan tersebut tersampaikan kepada masyarakat, Kilang Pertamina Plaju mendukung penyediaan plang sosialisasi larangan yang dipasang di beberapa titik di sepanjang Sungai Musi.
Pemasangan plang secara simbolis dilakukan pada Jumat (21/2/2025) di Kelurahan Mariana Ilir, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, diantaranya Kepala Dinas Perikanan Banyuasin, Dr. Ir. Septi Fitri, MM, Camat Banyuasin I, Bahrum Rangkuti, S.STP, M.Si., dan beberapa pejabat kelurahan di lingkungan kecamatan Banyuasin I.
