Strategi Menghadapi Potensi Kenaikan Inflasi, TPID dan TP2DD Sumsel Gelar Rapat Koordinasi

Palembang – Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., MBA,IPU ,ASEAN,Eng mewakili Bupati Banyuasin menghadiri pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan bertempat di Ballroom Hotel Novotel Palembang. Selasa (08/07).

Kegiatan ini mengusung tema “Evaluasi Kinerja TPID Semester I 2025 Serta Rekomendasi Upaya Pengendalian Inflasi Dan Percepatan ETPD Hingga Akhir Tahun 2025”. Rapat di hadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono ,Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang, Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Perekonomian RI Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Mochamad Edy Yusuf serta Kepala OPD dilingkup Pemda Sumatera Selatan.

Kegiatan ini bertujuan agar Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dapat mewaspadai potensi kenaikan inflasi pada momen tahun ajaran baru pada Juli 2025 dan momen Nataru pada Desember 2025.

Pada paparannya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik.

“alhamdullilah data menunjukkan ekonomi sumsel semester I tumbuh 5,22 secara tahunan, ini pertumbuhan yang sangat baik diatas sumatera dan nasional, dari sisi inflasi di Provinsi Sumatera Selatan per juni tercatat diangka 0,08% ” ujarnya.

Secara historis ada 4 kelompok inflasi yang sering menyumbang inflasi yaitu kelompok makanan, transportasi, pakaian dan pendidikan. Pada kelompok makanan, Kabupaten/Kota perlu mewaspadai risiko kenaikan harga beras, bawang merah dan cabai yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, utamanya akibat musim hujan yang diprediksi akan datang lebih awal pada bulan Oktober serta dapat mewaspadai resiko kenaikan harga komoditas yang berada di luar kendali yakni komoditas kopi dan emas perhiasan pada semester II 2025.

Adapun langkah konkrit yang dapat dilakukan yaitu

Memastikan ketersediaan pasokan, dengan Melakukan peningkatan produksi pertanian melalui oplah, cetak sawah, GSMP dan kerjasama antar daerah (KAD) dari hulu ke hilir.

Keterjangkauan harga, Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui sidak pasar dan analisis penyebab volatilitas harga serta koordinasi dengan distributor. Operasi pasar murah salah satunya dengan menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT).

Kelancaran Distribusi, Menciptakan jalur distribusi yang efisien dengan cara perbaikan jalan serta mengalokasikan APBD untuk bantuan transportasi dan memberikan subsidi ongkos angkut untuk komoditas sesuai dengan arahan Kemendagri Rl.

Melakukan Komunikasi Efektif, dengan mengendalikan permintaan terus melakukan himbauan bijak belanja, tidak menimbun barang dan menaikan harga serta informasi terkait diversifikasi pangan.

Kebijakan Pendukung, dukungan kebijakan melalui peraturan/keputusan/edaran untuk bantuan seperti subsidi ongkos angkut serta pendirian BUMD/Pasar Induk.

Terkait TP2DD, diharapkan agar kepala daerah melakukan upaya sebagai berikut:

Melakukan percepatan penyusunan roadmap digitalisasi daerah dengan adopsi strategi quick wins.

Mendorong penggunaan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Memperkuat koordinasi dan peningkatan kapasitas antar pihak terkait dan pendokumentasian guna mempercepat implementasi digitalisi serta pencapaian optimal untuk Indeks ETPD 2025

Mendorong perluasan elektronifikasi transaksi retribusi melalui pemanfaatan kanal non-tunai, kolaborasi strategis dengan e-commerce dan fintech guna memperluas opsi pembayaran digital bagi mayarakat.

Melakukan peningkatan literasi keuangan masyarakat.