Polda Sumsel Perkuat Penanganan Karhutla

Palembang — Menghadapi puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pelaku pembakaran hutan.

Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar secara virtual pada Senin (28/7/2025), Polda Sumsel menyatakan komitmennya untuk memperkuat penanganan karhutla di seluruh wilayah rawan di Sumsel.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni itu juga diikuti oleh berbagai instansi strategis seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta unsur TNI-Polri.

Kepala Biro Operasi (Karo OPS) Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anis Prasetyo, S.I.K., M.Si, menyampaikan bahwa Polda Sumsel sudah mengambil langkah taktis di lapangan. “Kami sudah siagakan personel secara penuh dan memperkuat patroli terpadu di wilayah rawan. Peran masyarakat juga kami galakkan melalui satgas desa siaga. Tidak ada kompromi bagi pelaku pembakaran liar. Siapapun yang terbukti membakar akan kami proses hukum secara tegas,” ujarnya usai mengikuti rapat virtual di Ruang Rapat Roops Polda Sumsel, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang.

Dalam rapat itu hadir pula sejumlah pejabat utama Polda Sumsel, di antaranya Kasubdit Tipiter AKBP Ahmad Budi Martono, S.I.K., M.H., AKBP Andriko Bagus, AKBP Indra Jaya, dan AKBP Arief Wibowo. Seluruh Polres jajaran juga mengikuti rapat secara daring.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian karhutla yang kini menunjukkan progres signifikan. Ia meminta pemerintah daerah rawan karhutla segera menetapkan status siaga darurat agar langkah-langkah pencegahan bisa lebih cepat dilakukan.

“Kita tidak bisa menunggu. Respons harus cepat, terpadu, dan berbasis data. Koordinasi pusat dan daerah adalah kunci. Penegakan hukum juga harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tegas Menteri Kehutanan.

Senada dengan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa berbagai intervensi seperti water bombing, pembentukan satgas darat, dan operasi modifikasi cuaca (OMC) telah dilakukan khususnya di wilayah Sumsel, Riau, dan Jambi. Ia mengimbau agar semua daerah waspada dan tidak menunda penetapan status siaga.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, turut menekankan pentingnya penggunaan data hotspot dan prediksi cuaca dalam merumuskan strategi penanganan karhutla. “Dinamika cuaca saat ini sangat ekstrem, dan dapat memicu munculnya titik api dalam waktu singkat. Data cuaca harus menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Kombes Pol Anis menegaskan bahwa Polda Sumsel akan terus berkoordinasi erat dengan TNI dan instansi lainnya. “Pencegahan lebih efektif dan jauh lebih murah dibanding pemadaman. Kami akan all out untuk melindungi hutan, lingkungan, dan keselamatan masyarakat Sumsel dari ancaman karhutla,” tutupnya.

Dengan langkah antisipatif ini, diharapkan Sumatera Selatan dapat melewati musim kemarau tahun ini tanpa mengalami bencana kabut asap seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di area hutan dan lahan.