Kabupaten Banyuasin Jadi Lumbung Pangan Nomor 2 Nasional

Pangkalan Balai — Pemerintah Kabupaten Banyuasin akhirnya menduduki nomor 2 Lumbung Pangan Nasional dengan produksi padi terbesar di Indonesia sebanyak 1.163.416 ton/GKG mengungguli Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan produksi padi sebesar 911.565 ton/GKG dan dibawah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dengan produksi padi 1.253.718 ton/GKG.

Untuk luas panen, Kabupaten Banyuasin menjadi nomor 1 terbesar di Indonesia dengan luas panen 228.183 ha diikuti oleh Kabupaten Indramayu seluas 197.335 ha dan Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan seluas 180.696 ha, data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Sektor Pertanian di Kabupaten Banyuasin memiliki Luas Baku Sawah (LBS) 189.345 ha terdiri dari Luas Sawah Pasang Surut 164.410 ha, Luas Sawah Lebak 23.737 ha, Luas Tambah Tanam 232.979 ha dan Luas Panen 228.183 ha dengan Produksi Padi (GKG) sebanyak 1.163.416 ton dan Produksi Beras sebesar 647.974 ton.

Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, SH., MH didampingi oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Banyuasin, Sarip, SP., MM mengucap syukur atas prestasi ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin memang melaksanakan kegiatan intensifikasi lahan pada tahun 2024 dengan pengoptimalisasian lahan rawa seluas 11.700 ha dan pada tahun 2025 melaksanakan optimalisasi lahan rawa seluas 23.538 ha.

Upaya ini membuahkan hasil yang manis dengan berhasilnya Kabupaten Banyuasin menjadi nomor 2 lumbung pangan nasional.

Selain itu, Pemkab Banyuasin terus bekerja sama bersinergi dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian terkait peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi. “Kami juga selalu mendapatkan fasilitas bantuan sarana produksi berupa benih unggul, dolomit dan juga pestisida,” ungkap Askolani.

Kedepan, Pemkab Banyuasin bersama Brigade Pangan dan gabungan Kelompok Tani akan melaksanakan percepatan tanam pada bulan September ini.

Tidak berhenti sampai disitu, bersama Tim Luas Tambah Tanam (LTT) kabupaten dan Kementerian Pertanian secara rutin setiap sore hari mencatat dan mengevaluasi terkait laporan tambah tanam serta melakukan sinergi baik pemerintah pusat dan provinsi memonitoring semua bantuan pemerintah guna memacu dan mengakselerasi percepatan tanam agar bisa terpanen dan tercatat di tahun 2025.