Pelitasumatera.com, PALEMBANG – Guna meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres pada April 2019 mendatang, Gubernur Sumsel Herman Deru (HD), meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel untuk kreatif sehingga masyarakat datang ke TPS menyalurkan suaranya.
HD mengatakan, sosialisasi yang bisa dilakukan bisa dengan memancing dan melibatkan masyarakat kreatif dalam membuat TPS. Sehingga pada hari H masyarakat akan tergugah untuk datang ke TPS.
“Pokoknya harus kreatif agar masyarakat tergugah. Biar masyarakat tahu bahwa ini penting untuk keberlangsungan pembangunan dan demokrasi itu sendiri,” katanya, saat menerima audiensi Ketua KPU Sumsel dan anggota komisioner di Griya Agung, Selasa (4/12/2018).
Menurut HD, saat ini masyarakat masih cenderung apatis dalam memilih, makanya dari kacamatanya serta KPU harus bekerja extra keras terutama petugas di divisi sosialiasi di lapangan.
Memang tidak mudah meyakinkan masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan suaranya. Namun hal itu bukan berarti KPU harus diam saja membiarkan angka partisipasi tidak sesuai target.
“Untuk itu dengan sekuat tenaga mengajak KPU mensosialisasikan sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa pesta demokrasi ini penting bagi keberlangsungan negara,” ujarnya.
Menurut HD, kalau tidak kerja keras serta kreatif maka target 70 persen partisipasi itu berat. Oleh sebab itu, menjelang pesta demokrasi, dirinya berharap tidak ada pihak-pihak yang mengintervensi tugas KPU. Namun demikian dia meminta KPU juga terbuka dan transparan.
“Tapi kalau kita bekerja keras saya yakin bisa mencapai target tersebut,” jelasnya.
Sementara Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan kedatangan mereka ini bertujuan untuk bersilaturahmi. Karena sejak dilantik 7 November 2018 pihaknya belum menemukan waktu yang tepat untuk bertemu.
“Kami dilantik 7 November harusnya ketemu gubernur dulu karena penyelenggaraan Pemilu tinggal 4 bulan lagi. Gubernur adalah stake holder utama yang bertanggungjawab suksesny Pemilu,” jelasnya.
Untuk Pemilu, kata dia, satu tahun anggaran dari pusat ini besarannya Rp22 miliar. Anggaran ini digunakan untuk belanja rutin dan logistik
“Ini diturunkan ke kabupaten kota juga. Tapi masih ada bimtek-bimtek yang belum teranggarkan,” jelasnya.
Penulis: Kurniawan
