Pelitasumatera.com, PALEMBANG – Setelah didatangi pedagang di kawasan Sudirman pada Senin (21/1/2019) lalu, Pemerintah Kota Palembang, Selasa (22/2/2019) akhirnya menggelar rapat bersama forum lalu lintas untuk memutuskan nasib pedagang di Sudirman pasca larangan parkir di lokasi tersebut.
Namun, setelah dua jam rapat belum dicapai keputusan atau kesepakatan terkait larangan parkir Sudirman ini. Pemkot Palembang mendadak galau untuk tetap melanjutkan atau meneruskan kebijakan tersebut. Para pejabat pemkot juga enggan berkomentar ketika ditanya mengenai hasil rapat. Mulai dari Sekda, asisten hingga Dishub memilih diam.
“Nanti saja, sekarang masih pembahasan belum ada kesepakatan,” kata Asisten I Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin.
Seperti diketahui pedagang meminta kebijakan larangan parkir di Sudirman dikembalikan semula. Pasalnya, berpengaruh terhadap penghasilan mereka.
Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan yang juga ikut dalam rapat mengatakan, pihaknya merekomendasikan kepada Pemkot Palembang untuk menyurati Kementerian Perhubungan. Sebab kata dia, marwah pemerintah juga harus dijaga. Tidak serta merta mengabulkan permohonan dari pedagang.
Namun, pemerintah juga harus mengakomodir apa yang menjadi masukan warganya. “Harus ada solusi yang tepat, rapat hari ini kita Pemerintah harus berkirim surat lagi ke Kemenhub,” kata dia.
Ketua Persatuan Pemilik Pengguna Pemakai Ruko dan Pelaku Usaha (P3RPU) Jalan Jenderal Sudirman, Syahrial Aziz mengatakan, jalan nasional di Palembang tidak hanya kawasan Sudirman melainkan banyak jalan lainnya.
Namun kenapa cuma jalan Sudirman yang diterapkan larangan parkir. Seharusnya jalan jalan nasional lainnya juga dilarang parkir. “Kami minta parkir di Sudirman diberlakukan. Karena di Palembang jalan nasional bukan hanya Sudirman,” ujar Syahrial.
Menurut dia, larangan parkir di Jalan Sudirman diakuinya menghambat perekonomian. “Kita siap kalau parkir diberlakukan lagi, mungkin ada aturan jam boleh parkir dan tidak boleh. “Asalkan parkir tetap disana,” katanya.
Penulis: Yanti
