Banyak Keluarga Kepala Daerah di Sumsel Duduk di Legislatif, Ini Daftar Namanya

0

Pelitasumatera.com, PALEMBANG – Pemilu legislatif (Pileg) 2019 menghasilkan beberapa keluarga kepala daerah di Sumsel duduk di legislatif, baik tingkat DPR, DPD maupun DPRD.

Misalnya saja keluarga Gubernur Sumsel Herman Deru. Terdapat nama Bertus Melas (Adik), Percha Leanpuri (Anak) yang duduk di DPR RI. Lalu ada Muhammad Yaser (mantu) dan Sri Sutandi (ipar) yang duduk di DPRD Sumsel.

Sementara Walikota Palembang Harnojoyo juga tidak ketinggalan, dimana terdapat anak, adik, ipar maupun keponakan yang berhasil duduk di DPRD provinsi Sumsel maupun kota Palembang dari partai Demokrat.

Arnisto (anak), Yuriana (adik) dan keponakannya Ferry Anugrah, semuanya di DPRD Palembang. Kemudian ada nama Tamtama (ipar).

Lalu ada Bupati OI Ilyas Panji yang menempatkan istrinya di DPRD Sumsel (Meli Mustika), anaknya kursi DPD (Jialyka Maharani) dan saudaranya di DPR RI (Julian Gunhar).

Selain itu terdapat istri Wakil Bupati Muba Beni Hernedi yaitu Susy Imelda yang duduk di DPRD Sumsel, termasuk istri wakil Bupati Murata Devi Suhartoni (Rita Suryani) yang duduk sebagai wakil rakyat Sumsel periode 2019- 2024.

Belum lagi dari keluarga mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Fatra (mantan) dan mantan Wagub Sumsel Ishak Mekki yaitu Muchendi (anak) yang duduk di DPRD Sumsel.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengingatkan para wakil rakyat tersebut khususnya anggota DPRD kota Palembang dan DPRD Sumsel yang telah dilantik sebagai wakil rakyat, untuk tetap mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan keluarga.

“Sistem politik yang ada di Indonesia menganut cek and balance. Bagaimana lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif menjadi kekuatan penyeimbang. Bukan se iya se kata sama kepentingan kelompok dan golongan saja,” kata Titi.

Namun, jika kepentingan publik dan umum terwakili dengan baik, Titi menyatakan hubungan kekeluargaan itu tidak masalah. Sebab masyarakat bisa berharap kepada wakil rakyatnya.

“Tapi kalau pribadi, atau keluarga tidak menjadi refrensi atau panduan dalam pengambilan keputusan dan tugas peegawasan mereka duduk di legislatif,” bebernya.

Ditambahkan Titi, bagaimanapun saat ini realitanya para anggota dewan yang ada saat ini sebagian besar memiliki pertalian keluarga, antara eksekutif (kepala daerah).

“Namun mereka harus membuktikan serta menyakinkan publik, jika keterwakilan mereka bukan sebagai wakil keluarga tapi wakil rakyat.”

“Jika kesadaran wakil rakyat itu dominan, maka fungsu cek and balance atau kontrol bisa mereka lakukan secara optimal,” tandasnya.

Tetapi, jika kepentingan sebagai kelompok atau kepentingan keluarga lebih dominan, Titi mengungkapkan jika nantinya jangan berharap mereka punya kinerja baik di legislatif dan memperjuangkan kepentingan publik.

“Ibaratnya, memang saat ini sudah terjadi, mereka ada pertalian keluarga. Tetapi harus mereka pahami, mereka bukan wakil klan keluarga tapi wakil dari rakyat, yang mereprestansikan beragam kepentingan dan beragam aspirasi,” pungkasnya. (ran)