Pelitasumatera.com, JAKARTA – Budi Arie Setiadi ditunjuk sebagai calon Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes). Budi adalah Ketua Umum organisasi relawan pendukung Jokowi, Projo. Begini profilnya.
Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Budi Arie mengaku diminta untuk mengawal pembangunan di daerah. Dia akan menjadi Wamendes PDTT.
“Jadi bahwa kita sadar, di mana desa yang maju akan membawa kemajuan bangsa dan negara. Pembangunan dimulai dari daerah pinggiran,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).
Sebagaimana dikutip dari situs pribadinya, Budi Arie Setiadi lahir di Jakarta pada 20 April 1969. Selama menjadi mahasiswa, Budi Arie dikenal sangat aktif.
Ia dipercaya memimpin gerakan mahasiswa sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM ) FISIP UI 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995).
Ia aktif mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM ) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM ) UI.
Ia juga aktif di bidang pers kemahasiswaan dengan menjadi Redpel Majalah Suara Mahasiswa UI pada tahun 1993-1994.
Ia juga menjadi Ketua ILUNI UI Jakarta (1998-2001) dan mendirikan Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ) dan Masyarakat Profesional Indonesia (MPI).
Semasa gerakan reformasi mahasiswa UI pada tahun 1998, bersama aktivis mahasiswa dan alumni UI juga membidani lahirnya Keluarga Besar ( KB ) UI.
Saat era reformasi, Budi Arie mendirikan surat kabar yang kritis, ‘BERGERAK’ pada tahun 1998. Bersama mantan wartawan Tempo yang dibredel, ia ikut mengelola mingguan Media Indonesia pada tahun 1994-1996.
Selanjunya bersama beberapa seniornya ia ikut menjadi bagian awal dari berdirinya Mingguan Ekonomi Kontan. Budi menjadi jurnalis Kontan dari tahun 1996 hingga 2001.
Setelah berkiprah di dunia jurnalistik, ia terjun ke politik. Dia pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta (2005-2010) dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
Ia kemudian mendirikan dan menjadi ketum Projo, kelompok relawan darat terbesar pendukung Joko Widodo, sejak Agustus 2013. Namun, usai Pilpres 2019, Projo dibubarkan karena tak dibutuhkan lagi.
“Ya karena tidak dibutuhkan lagi,” kata Budi Arie saat ditanya penyebab ormas relawan Jokowi ini pamitan, dalam pembicaraan dengan wartawan, Rabu (23/10/2019). (berbagaisumber)
