Presiden Jokowi Ingin Impor Migas Dikendalikan

Presiden Jokowi berdialog dengan penerima kredit Bank Wakaf Mikro usai membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro, di Grand Ball Room Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12) pagi. (Foto: Ist)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pertemuannya dengan Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dirut PT. Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12) sore, membicarakan urusan migas.

“Urusan yang berkaitan dengan impor migas, urusan yang berkaitan dengan B20, B30,” kata Presiden menjawab wartawan usai menghadiri acara Pembukaan Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro, di Grand Ball Room Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12) pagi.

Menurut Presiden, dirinya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik, dan juga lifting produksi dari minyak dan gas bisa dinaikkan.

“Intinya mereka menyanggupi,” ujarnya Yang kedua, lanjut Presiden, terkait penggunaan B30 (Biodiesel 30%) yang akan dimulai Januari awal agar betul-betul dilaksanakan dan dikawal, sehingga juga bisa menurunkan impor minyak.

“Intinya dua itu,” ungkap Presiden Jokowi. Mengenai soal mafia migas, Presiden menyampaikan, ke situ larinya. Demikian juga pembangunan kilang minyak, menurut Presiden Jokowi itu harus, karena sudah 34 tahun kita tidak bisa membangun kilang minyak. Kebangetan.

“Saya suruh kawal betul, akan saya ikuti terus juga progresnya presentasenya sampai sejauh apa,” ungkap Presiden.

Sementara soal isu penunjukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Kerja, Rudiantara, yang akan ditunjuk menjadi Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero), Presiden Jokowi menyarankan wartawan untuk menanyakan hal itu kepada Menteri BUMN.

“Tanyakan ke Pak Rudiantara langsung, tanyakan juga ke Menteri BUMN,” tegas Presiden Jokowi. (setkab)