Palembang – Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengungkapkan masih banyak guru dalam satuan pendidikan SD dan SMP di ibu kota Sumatera Selatan ini belum memahami Kurikulum Merdeka Belajar.
Ahmad Zulinto mengatakan rendahnya pemahaman guru tersebut menjadi faktor yang mendasari mengapa jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar di Palembang masih sedikit.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Palembang baru sebanyak 195 dari total 778 satuan pendidikan SD dan SMP di Palembang yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran 2022-2023 ini.
“Jadi masih sangat rendah kalau sekarang bila dipersentasekan baru 30-50 persen sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Selebihnya, masih mengacu pada Kurikulum 2013,” kata dia, saat dibincangi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Kantor Dinas Pendidikan Palembang.
Ia memastikan, upaya asistensi terhadap guru di setiap satuan pendidikan akan dilakukan secara masif sehingga semuanya siap menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar.
Asistensi tersebut, lanjutnya, diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang, Dinas Pendidikan Provinsi bekerja sama dengan pihak Kemendikbudristek.
“Kita butuh mempersiapkan ini semua secara bertahap sebab mengingat Kurikulum Merdeka Belajar merupakan program Kemendikbud Ristek yang bertujuan untuk pemulihan learning loss dampak COVID-19,” kata dia.
Zulinto menyebutkan, dalam pelaksanaan kurikulum tersebut berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistic atau menyeluruh dan mandiri, mencakup peningkatan kompetensi esensial, karakter, termasuk minat bakat pada murid berbasis pendekatan teknologi.
Sehingga karena hasil belajar dilakukan secara holistic dan mandiri itu maka, lanjutnya, secara otomatis beban guru juga menjadi lebih ringan.
“Saya harapkan kepala sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka belajar ini harus greget lah untuk mempersiapkan segala sesuatunya, saya fikir sarana dan prasarana kita sudah memadai,” kata Zulinto yang juga Ketua PGRI Sumatera Selatan.
