Jakarta – Musi Banyuasin menjadi bagian dari 62 kota/kabupaten di Indonesia yang dipilih sebagai pilot project Indonesian Digital Service Living Lab. Jumlah ini terdiri dari 27 kab/kota dari provinsi Jawa Barat, sedangkan dari Provinsi Sumsel ada 3 kabupaten yang tergabung , yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Oku dan Ogan Iilir. Tercatat, 52 Kab/kota tersebut pernah melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumedang. Sedangkan 10 Kab/kota lainnya adalah yang terbaik lewat capaian rata-rata indeks SPBE nasional 2,4.
Sebagai langkah pembuka, Selasa (1/11) dilakukan rapat kordinasi kebijakan standar pelayanan perkotaan cerdas berkelanjutan melalui pengembangan platform Indonesia digital service living lab di hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga AP , acara yang digagas oleh Kemendagri, Kemenpan RB dan Pemkab Sumedang ini dirancang untuk meningkatkan indeks SPBE bagi 62 kabupaten/kota yang tergabung. Masih menurut Sinulingga, nilai SPBE Kabupaten Musi Banyuasin tercatat paling tinggi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Des. Safrizal ZA, M.Si. saat membuka acara menyampaikan agar daerah yang melakukan studi banding punya tindak lanjut sepulang ke daerah masing-masing dengan memberikan source code dan pelatihan.
“Tantangan saat ini adalah membangun ekosistem yang komperhensif. Dalam implementasi smart city. Jangan lupa fokus utama pembangunan mencapai standar pelayanan minimal (SPM),” tegas Sahrizal.
Acara ini menghadirkan empat narasumber kompeten. Narasumber pertama, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Nanik Nurwati, SE., M.Si. menyampaikan bahwa penerapan SPBE untuk wujudkan layanan digital nasional dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan dan interoperabilitas yang dilaksanakan melalui penerapan arsitektur SPBE dgn tematik layanan berdasarkan proses bisnis sektor.
“Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, diarahkan menjadi platform digital yang terpadu melalui pembentukan integrated e-services, untuk menjadi bagian Layanan Digital Nasional,” terang dia.
Selanjutnya,tambahnya, dalam operasional platform digital pemerintah bisa berbagi pakai sesuai prioritas reformasi birokrasi tematik yakni pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan administrasi pemerintahan.
Sedangkan nara sumber kedua, Ketua Dewan TIK Nasional Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, MBA menyampaikan SPBE merupakan tools yang bersifat top down sedangkan living lab bersifat kolaboratif dengan inisiatif lebih inklusif. Menurut dia keterpaduan antara SPBE dan living lab yaitu saling melengkapi.
Dalam tingkat aplikasi,hadir Sekda Pemkab Sumedang Drs. Herman Suryatman, M.Si yang mengenalkan platform living lab untuk sharing knowledge. Herman menjelaskan konsep berbagi pengetahuan terkait peningkatan indeks SPBE. Pemkab Sumedang menyediakan platform living lab yang bisa dimanfaatkan peserta kabupaten/kota untuk bergabung dalam platform tersebut. Tujuannya, adalah kemudahan berbagi pengetahuan, pengalaman dan evidence.
“Kepada Sekda dan Kepala Dinas Kominfo dari 62 kabuoaten/kota yang hari ini ikut menyimak agar berkomitmen untuk memanfaatkan platform ini dan bertekad meningkatkan indeks SPBE secara bersama-sama dan bergotong royong.”
Di sesi akhir, hadir Suyoto Cancellor United In Diversity sebagai narasumber. Suyoto menyampaikan sejumlah penghalang laju program digital. “Tntangan terbesar transformasi digital Indonesia adalah kultur sektoral dan pikiran jangka pendek. Makanya kalau di Indonesia, penerapan TIK bukanlah masalah teknologi, tetapi masalah change management. Solusinya adalah technology adoption strategy yang dirancang dengan baik berbasis kultur lokal dengan pilar infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Namun rancangan ini harus dieksekusi oleh seorang leader yang visioner, kuat, dan tangguh,” tutupnya.
