JAKARTA – Cuaca ekstrim dan ancaman kebakaran hutan kebun dan lahan (karhutbunlah) membuat Forkopimda Muba dan Pj Bupati Apriyadi gencar melakukan antisipasi serta pencegahan ancaman potensi terjadinya bencana Alam.
Dalam kaitan tersebut, Pj Bupati Apriyadi Mahmud menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (RAKORNAS PB) Tahun 2023 sekaligus Pameran Industri Kebencanaan Tingkat Asia dan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) dengan Tema “Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana” di Jakarta International Expo Kemayoran Hall B1 dan B2 Jakarta, Kamis (2/3/2023).
“Pemerintah Kabupaten Muba telah menyiapkan program prioritas dalam upaya pencegahan bencana daerah. BPBD Muba akan mengusulkan perencanaan ke Bappeda Kabupaten Muba untuk menyampaikan program yang sifatnya strategis dan prioritas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana,” ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.
Menurutnya, daerah Muba yang perlu diantisipasi yakni terjadinya bencana longsor, banjir, dan karhutbunlah. “Saat ini antisipasi pencegahan terus kita masifkan dengan melibatkan semua stakeholder,” ujarnya.
Kepala BPBD Muba, Pathi Riduan SE ATD MM menyampaikan, BPBD Muba telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengatasi bencana alam. Melaksanakan apel kesiapan siaga’an. Mengundang pihak perusahaan, untuk membantu menyiapkan peralatan maupun personil bila terjadi bencana. Kemudian bersama Instasi terkait sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.
“Segala bencana alam tentunya sangatlah menjadi prioritas bagaimana untuk cara menanggulangi. Seperti halnya di kabupaten Muba, juga cukup rawan kebakaran hutan, kebun dan lahan. Menyikapi hal tersebut, kami sudah membasahi lahan gambut dengan membuat sodetan.
Namun, segala urusan penyelenggaran penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi oleh segenap komponen bangsa, baik pada pra, saat dan pascabencana,” tuturnya.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya mengatakan Pemda dan BPBD sebagai ujung tombak penanggulangan bencana. Untuk itu, pentingnya melakukan identifikasi potensi bencana, siapkan pendanaan kemudian masukkan resiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi.
“Dengan ini, saya minta kepada BPBD dan Pemda agar mengidentifikasi potensi bencana di daerah masing masing bisa tanah longsor bisa banjir bisa gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan yang paling penting lagi siapkan anggarannya. Jangan sampai BPBD berteriak pak tidak ada anggarannya,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga meminta seluruh prosedur dalam regulasi bantuan kebencanaan disederhanakan. Jangan sampai, masyarakat yang terkena dampak bencana alam justru kesulitan mendapatkan bantuan.
“Regulasi pembagian harus cepat, mudah, dan tepat sasaran. Jangan adanya penumpukan, jangan sampai tuh masyarakat sudah kena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, tapi masih susah tak mendapatkan bantuan,” ungkap Jokowi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto SSos MM, menuturkan dari tahun ke tahun bencana alam mengalami peningkatan. “Kita harus bergerak cepat untuk melakukan indentifikasi sejak dini untuk melakukan penanggulangan. Kita harus siaga, antisipatif, responsif dan adatif,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Apriyadi Mahmud turut didampingi, Dandim 0401 Muba Letkol Arm Dede Sudrajat SH, Kapolres Muba AKBP Siswandi SH Sik MH, Plt Kadisbun Akhmad Toyibir, Kepala DLH Andi Wijaya Busro, Kepala Dinkominfo Herryandi Sinulingga AP, dan Kabag Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Setda Muba Rangga Perdana Putera.
