Palembang – Rakor yang dibuka Gubernur Sumsel H Herman Deru tersebut bertemakan “Sinergi APIP dan APH Mendukung Sektor Pertanian dan Pencegahan Alih Fungsi Lahan se-Sumsel” berlangsung di Hotel Santika Premiere Palembang, Senin (20/3/2023).
HD mengatakan Sumatera Selatan merupakan Provinsi yang sangat diunggulkan di pulau Sumatera karena dapat menyangga pangan secara nasional.
“Peringkat-peringkat yang selalu diumumkan oleh Kementerian Pertanian itu tentu untuk menjadi motiviasi bagi kami disini. Bagaimana mencegah agar tidak terjadi alihfungsi, dari lahan pertanian menjadi lahan perindustrian/perumahan . Karena Ketahanan negara yang utama yaitu ketahanan pangan” ujar HD.
Ditambahkannya, Alihfungsi lahan ini biasa terjadi diwilayah sekitar kota/ibukota provinsi maupun ibukota kab/kota.
“Alhamdulillah, Saya sebagai Bupati pertama yang membuat Perda larangan alihfungsi. Kalau kita sudah bicara produksi ancaman yg paling mengkhawatirkan ya alihfungsi. Tentu ini harus bersinergi dengan instansi yang mengelurkan izin, tata kota nya disenergikan dengan rtrw (rencana tata ruang wilayah) dengan daerah tersebut. Sehingga jadi rekomendasi untuk Kementan juga untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah” tambah HD.
Kepada Kementerian Pertanian HD mohon dukungan untuk Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Jan Samuel Maringka menyampaikan di Tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40% dari PDB Indonesia sedangkan provinsi Sumsel berkontribusi 13,23% dari PDRB.
“Produksi padi Sumsel terbesar ke-5 Di Indonesia setelah Jatim ,Jateng ,Jabar dan Sulsel dan Sumsel Terbesar Di Sumatera. Sedangkan Kab. Banyuasin merupakan Kabupaten Terbesar ke-4 produksi padi di indonesia. Selain itu juga Sumsel merupaka Sentra Kopi Robustan dan Karet Terbesar di Indonesia sedangkan Produksi CPO merupakan Terbesar ke-6” jelas Jan.
