Palembang – Gubernur Sumsel H. Herman Deru menghadiri sekaligus membuka Forum Group Discussion (FGD) terkait perumusan kebijakan penanganan ilegal drilling diselenggarakan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI di Hotel Novotel Palembang, Selasa (11/7/2023).
Tema FGD Harmonisasi Kepentingan Negara , Daerah, Pelaku Bisnis dan Masyarakat terkait Perumusan Kebijakan Penanganan Illegal Drilling dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, SHE (Safety, Health,and Environment). dan Sosial Budaya. Acara ini di inisiasi kerja sama antar satgasus polri dan kementerian Esdm Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
HD mengatakan ilegal drilling Ini mungkin yang harus kita peta kan dulu , minimal tidak bertambah juga , di Musi Banyuasin sudah terdeteksi 7.700 lebih, mungkin sudah lebih dari 8000 sekarang . Kita terimakasih Satgasus sudah menginisasi ini, Sumsel ini ada 4 kabuoaten berpotensi ilegall drilling Muba, Pali, Muratara, dan Muara Enim”ujar HD.
Dilanjutkan HD, Kita harus bertindak berbuat menyatukan dari semua kewenangan kita untuk menjadikan ini agar selamat bagi manusianya juga sejahtera bagi masyarakat nya.
“Saya harap Ilegal driling ini betul-betul bisa kita benahi, namun tidak mengenyampingkan dari tujuan kita utk kesejahteraan masyarakat” tegas HD
Sementara itu, Wakil Kepala Satgas Khusus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan mengatakan ini sebagai langkah awal dimana kita ketahui juga Gubernur Sumsel Herman Deru telah memberikan perhatian khusus.
“Semoga juga ini melibatkan semua stake holder , ini masalah tidak bisa diselesaikan satu pihak, itulah kenapa kami mengadakan FGD ini. Terimakasih kehadiran pak gubernur yang telah bersedia hadir” ujar Novel.
