Palembang – Dalam rangka pengamanan, memperkuat ekosistem teknologi terinformasi dan maju, Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi dilaunching bersama 10 Kabupaten/Kota se-Sumsel dan 7 Perguruan Tinggi di Palembang dan Lampung serta Pengukuhan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (WANTIKDA) Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2026 oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si di Griya Agung, Palembang, Jum’at (24/11).
Launching CSIRT Provinsi Sumsel ini merupakan lauching pertama di Indonesia dan dihadiri oleh 11 Kepala Dinas Kominfo-SP Provinsi Sumsel, 7 Perguruan Tinggi Provinsi Sumsel dan Lampung.
Kabupaten Banyuasin menerima Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber atau CSIRT atas terbentuknya Banyuasinkab-CSIRT sebagai Tim Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Sektor Pemerintah Daerah nomor registrasi: 209/CSIRT.01.02.01/BSSN/07/2023 ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Juli 2023.
Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN.Eng menegaskan bahwa seharusnya CSIRT ini sudah lama terbentuk karena segala sesuatu sekarang terutama transaksi pemerintahan sekarang harus berbasis elektronik oleh sebab itu CSIRT ini tujuannya adalah menjamin supaya kehandalan sistim dan keamanan informasi betul-betul terwujud di dalam kita melaksanakan transaksi pemerintahan berbasis elektronik.
“Setelah terbentuknya hari ini, untuk di Kabupaten Banyuasin akan segera ditindaklanjuti tahapan proses dan kesiapan langsung dengan adanya pembentukan CSIRT ini,” tutupnya
Ketua Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan bahwa program pembangunan kita yakni membangun CSIRT dan tugas membangun CSIRT di Kabupaten/Kota adalah tugas Gubernur. Oleh sebab itu, hari ini CSIRT Sumsel akan langsung dilaunching oleh Gubernur.
CSIRT Sumsel ini menjadi contoh bagi provinsi lain dan propinsi pertama di Indonesia yang telah sukses melaunchingnya. Mengacu pada
Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Maka strategi pengamanan dunia siber menjadi salah satu konsern pemerintah pada saat ini.
