Palembang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menghadiri Rapat Paripurna LXXXI (81) DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) Tahun Anggaran 2023. Dilanjutkan dengan Pembentukan Pansus – Pansus berdasarkan Komposisi Komisi. Paripurna dibuka Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel, Senin (25/3/2024).
Fatoni menyampaikan Berbagai capaian prestasi dan penghargaan telah diraih. Selama tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan telah meraih 56 penghargaan (14 di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, 7 di Bidang Ekonomi, 3 Bidang Infrastruktur,
7 di Bidang SDM, dan 25 di Bidang Sosial Budaya). dimana 25 diantaranya diraih pada periode Oktober-Desember 2023.
Lanjut Fatoni, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 terdapat 16 sasaran, dan setiap tahun diturunkan menjadi beberapa Prioritas Pembangunan Daerah.
“Adapun Prioritas Daerah Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial; meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi; Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis lingkungan dan Tata Ruang; dan Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah” jelas Fatoni.
Dalam Penanganan Bencana, lebih lanjut Fatoni menjelaskan di Sumatera Selatan berbagai bencana yang terjadi antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Tercatat pada Trimester III Tahun 2023, terjadi 695 kejadian bencana di Sumatera Selatan, dimana Karhutla merupakan bencana dengan frekuensi paling banyak, yaitu 673 kejadian. Sejak bulan November 2023 sebaran hotspot dan asap akibat Karhutla berangsur menipis bahkan membaik, salah satunya didukung oleh kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca/Hujan Buatan.
“Pada awal tahun 2024 ini, bencana banjir pada beberapa daerah di Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Prabumulih, Penukal Abab Lematang Ilir, Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, dan Kota Pagar Alam perlu memperoleh perhatian kita bersama agar dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat”ujar Fatoni.
Sedangkan dalam pengendalian inflasi, Pemprov Sumsel telah melakukan Gerakan Penanganan Inflasi Serentak Se-bSumatera Selatan (GPISS), Operasi Pasar Murah dengan Gerakan Pasar Murah Serentak Se-Sumatera Selatan (GPMSS) pada hari Senin, Selasa dan Kamis, dan Gerakan Pangan Murah dengan melibatkan semua unsur Forkopimda, BUMD/BUMD, Perusahaan.
Fatoni juga menjelaskan nernaga6upaya Pemprov Sumsel dalam menanggulangi stunting dimana Prevalensi Stunting Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 18,6%, menurun dibandingkan tahun
2021 sebesar 24,8%, dan menunjukkan penurunan terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 6,2%.
“Kemiskinan Ekstrem Sumatera Selatan Maret 2023 mencapai 1,29%, menurun dibandingkan Maret 2022 sebesar 3,19% dan menjadi penurunan tercepat di Pulau Sumatera. Penanganan Kemiskinan Ekstrem juga dilakukan melalui Gerakan Bedah Rumah Serentak Se-Sumatera Selatan (GBRSS)” tambah Fatoni.
Dan Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kabupaten/Kota telah mengalokasikan anggaran dana Pilkada 2024 sebesar 40 persen pada tahun 2023 dan melakukan penandatanganan NPHD serentak terkait dana hibah Pilkada provinsi/kabupaten/kota.
