Agam – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban banjir bandang yang melanda Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar) kembali bertambah satu orang sehingga total menjadi sebanyak 15 orang korban.
“Siang ini total dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia di wilayah Kecamatan Canduang dan 4 orang di Kecamatan Sungai Pua semua sudah dievakuasi,” Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, petugas gabungan yang dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Agam masih melakukan upaya-upaya penanganan darurat bencana, sehingga belum semua korban teridentifikasi atau bahkan bisa kembali bertambah.
Laporan sementara yang diterima Pusdalops BNPB siang ini, baru empat orang korban meninggal yang data dirinya berhasil diidentifikasi dan telah dikoordinasikan dengan pihak keluarga di Nagari Bukik Batabuah, Canduang, sedangkan sisa korban meninggal lainnya masih dalam proses.
Abdul menambahkan, saat ini petugas juga sedang melakukan penanganan medis darurat terhadap tujuh orang warga di Kecamatan Canduang yang mengalami luka-luka pada tubuhnya akibat terkena material yang terbawa banjir. “Untuk Kecamatan Sungai Pua, dari empat baru tiga orang korban meninggal yang telah teridentifikasi. Untuk semua korban luka sudah dilarikan ke rumah sakit,” ujarnya.
Pusdalops BNPB menerima laporan dalam proses penanganan darurat bencana yang sedang berlangsung, ada lebih dari seratus orang warga dari tiga kecamatan yakni Canduang, Sungai Pua dan IV Koto yang dilanda bencana sudah dievakuasi ke tempat aman.
Dari jumlah itu dipastikan ada sebanyak 60 orang warga Kecamatan IV Koto yang dievakuasi ke pengungsian sementara di kawasan SMPN 1 Koto Tuo oleh petugas gabungan yang terdiri atas personel BPBD, Basarnas, TNI/Polri setempat.
Menurut dia, para warga itu dievakuasi ke pengungsian sehingga lebih aman setelah ratusan unit rumah dan lingkungan sekitar mereka tergenang banjir bandang, Sabtu (11/5) malam sekitar pukul 21.00 WIB.
“Untuk jumlah pasti dampak kerusakan pada rumah, bangunan, ataupun fasilitas publik dan lahan pertanian saat ini masih proses pemuktahiran,” imbuhnya. (ant)
