Pelitasumatera.com, PALEMBANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan perbedaan pilihan dalam pemilu jangan sampai merusak persatuan.
“Pilihan boleh beda tetapi persatuan harus terjaga. Kalau pilihan beda tidak ada pemilu, sistem suatu negara demokrasi harus pemilu,” kata Wiranto dikutip Liputan 6.
Menurut dia, perbedaan dalam sistem demokrasi dipaksa oleh satu kontitusi. Hal itu berbeda dengan sistem monarki atau kerajaan. Untuk itu, tidak patut jika pesta demokrasi diwarnai dengan konflik, memfitnah mencela menjelek-jelekkan.
“Pemilu itu memilih pemimpin. Pemimpin inilah yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya,” ujar dia.
Menurut dia, pemimpin dipilih rakyat tentunya punya akuntibilitas dalam mempertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Maka pemimpin harus pandai, akrab (dengan rakyat), punya pengalaman, track record-nya jelas,” imbuh Wiranto.
Ia menambahkan bahwa pemilu menentukan negara selama 5 tahun ke depan. Selain itu Wiranto juga mengimbau agar pemilu berjalan dengan damai. Dia mengingatkan agar tidak saling mencela hingga membuat informasi hoax.
Wiranto meminta pihak-pihak tertentu dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak menggunakan politik identitas, agama dan suku karena dapat berdampak buruk terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
