Presiden Jokowi Ajak Negara ASEAN Bersatu Hadapi Perang Dagang AS-RRT

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas Persiapan Kunjungan Kerja Presiden ke KTT ASEAN dan KTT G20, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6) siang. (Foto: Ist)

Pelitasumatera.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, di Bangkok, Thailand, 22—23 Juni mendatang, akan mengajak negara-negara ASEAN bersatu dalam mengantisipasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, agar stabilitas ekonomi di ASEAN tetap terjaga.

“Sangat penting sekali kita mengajak negara-negara ASEAN untuk bersatu,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar Rapat Terbatas Persiapan Kunjungan Kerja Presiden ke KTT ASEAN dan KTT G20, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019) siang.

Selain soal perang dagang Amerika Serikat (AS) – Republik Rakyat Tiongkok (RRT), menurut Presiden, dirinya juga akan mendorong adanya pembahasan mengenai Marine Debris in ASEAN, ini yang berkaitan dengan sampah laut.

Sedangkan yang ketiga, lanjut Presiden Jokowi, yang berkaitan dengan percepatan perdamaian di Rakhine State, di Myanmar. “Mungkin itu tiga hal yang penting yang kita coba angkat di KTT ASEAN,” ucap Presiden Jokowi.

Adapun mengenai KTT negara-negara yang tergabung dalam Group 20 (G-20), di Osaka, Jepang, 28-29 Juni mendatang, Presiden Jokowi mengatakan, ingin mengangkat, membicarakan yang pertama mengenai persoalan ekonomi dan keuangan global, baik yang berkaitan terutama dengan perdagangan dan investasi.

Yang kedua, mengenai langkah-langkah inovasi dalam rangka pengembangan ekonomi digital dan artificial intelligence. Dan yang ketiga, menurut Presiden, mungkin juga perlu diangkat mengenai penanganan kesenjangan kualitas infrastruktur ketenagakerjaan dan juga pemberdayaan perempuan di dunia.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan jajaran pemerintahan untuk menggunakan momentum kehadirannya dalam KTT ASEAN dan KTT G-20 sebaik-baiknya agar merebut peluang-peluang yang ada, terutama dalam rangka penguatan ekonomi negara dan kepentingan nasional kita. (Setkab)