Pelitasumatera.com, JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menanggapi Nahdlatul Ulama (NU) yang meminta jatah menteri di kabinet yang akan dibentuk capres Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Arsul, NU sudah diberikan tempat terhormat karena pimpinan tertingginya, Ma’ruf Amin merupakan wakil presiden.
“NU kan sudah mendapatkan kehormatan yang luar biasa, bukan lagi masuk kabinet, pemimpin tertingginya sudah jadi wapres,” ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Di sisi lain, Arsul menilai wajar elemen pendukung calon presiden petahana Jokowi meminta kadernya ditarik sebagai menteri. Termasuk pula Nahdlatul Ulama yang turut membantu menenangkan Jokowi.
Namun, Sekjen PPP itu mengatakan, apakah Jokowi butuh kader NU masuk kabinet, akan ada pertimbangan sendiri. Misalnya, apakah Jokowi butuh peran NU dalam rangka melawan radikalisme yang berkembang.
“Pak Jokowi lah yang akan bicara dengan para petinggi NU,” ucap Arsul.
Dia menilai, Jokowi bakal mempertimbangkan semua elemen masyarakat untuk masuk kabinet. Sebab, Jokowi diyakini akan memilih orang partai dan non partai untuk menjadi pembantunya di pemerintahan.
“Jadi kan secara garis besar portofolio kabinet itu akan diisi oleh partai dan non-partai, bukan partai dan profesional,” kata Arsul.
Diberitakan, Rais Aam PB NU Miftachul Akhyar mengatakan, pihaknya selalu menyiapkan kader terbaik jika diminta menjadi menteri. Hal ini menyikapi isu adanya perombakan kabinet serta kabinet baru di pemerintahan 2019-2024 mendatang.
“Sebetulnya, kalau siap sejak dulu siap. Cuma geraknya ini yang jadi kalau persiapan itu sebetulnya banyak kader-kader itu, tapi kapan maju jalannya kan gitu. Hanya siap saja, enggak maju-maju,” ucap KH Miftachul di Jakarta, Minggu (23/6/2019).
Dia tak menepis memang ada permintaan dari Presiden. “Ya memang ada. Tapi nantilah itu, kita lihat,” jelas KH Miftachul.
Sementara itu, Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) menegaskan tidak ada dukungan politik yang gratis. Dia mengusulkan tambahan menteri dari kalangan NU. “Tidak ada dukungan politik yang gratis,” tegas Gus Ali. (merdeka)
