Pelitasumatera.com, KENDARI – Dandim Kendari Kolonel Hendi Suhendi dicopot dari jabatannya karena sang istri, IPDN, membuat posting-an nyinyir soal insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto.
TNI menegaskan prajurit harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan keluarganya, termasuk istri.
“Setiap suami bertanggung jawab pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak dan istrinya. Itu intinya,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi, Sabtu (12/10/2019).
Menurut Sisriadi, hukuman disiplin militer jadi dasar bagi TNI memberikan sanksi terhadap tiga prajurit atas ulah istrinya.
Selain Kolonel Hendi, dua prajurit lain yang dihukum adalah anggota Detasemen Kavaleri Berkuda Bandung, Sersan Dua Z, dan anggota Satpomau Lanud Muljono Surabaya, Peltu YNS.
Sersan Z dihukum karena istrinya, LZ, membuat posting-an nyinyir soal kejadian penusukan Wiranto.
Sedangkan istri Peltu YNS, FS, melontarkan komentar bermotif fitnah tentang penusukan Wiranto di media sosial.
Tentara kan gitu, harus patuh terhadap, pertama, hukum yang berlaku di masyarakat sipil, kaya KUHP dan semacamnya itu, lalu hukum pidana militer seperti dalam pelanggaran perang semua kan,” kata Sisriadi.
“Kemudian harus patuh terhadap hukum disiplin militer, ada lagi peraturan disiplin militer, P5, semua diatur itu termasuk urusan dalam,” lanjutnya. (detikcom)
Aturan soal pelanggaran hukum disiplin militer dan hukuman disiplin militer termaktub dalam pasal 8 dan 9, berikut bunyinya:
Pasal 8
Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas:
a.segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
b.perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.
Pasal 9
Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:
a.teguran;
b.penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
