Palembang – Gubernur Sumsel H. Herman Deru katakan hasil pengawasan dan investigasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel dapat menjadi koreksi konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai sistem pemerintahan dan layanan yang ada.
Hal tersebut diungkap HD saat menerima Kepala BPKP Provinsi Sumsel, Buyung Wiromo Samudro beserta jajaran dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan hasil pengawasan BPKP perwakilan Sumsel tahun anggaran 2022 di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (30/1/2023).
“Saya minta bimbingan BPKP dalam memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Pemerintah Daerah dengan masing-masing kepala daerah dan OPDnya membutuhkan langkah cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai situasi tidak terduga yang terjadi di daerah, contohnya saja covid-19,” ujarnya.
HD harapkan BPKP menjadi mitra sekaligus pembimbing bagi Pemprov Sumsel dalam melaksanakan berbagai program yang inovatif di berbagai bidang. Antara lain sektor pendidikan, pengendalian inflasi dalam sektor pangan, menggaungkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan di Kab/Kota se-Sumsel, upaya penurunan stunting, pemeliharaan jalan dan juga pembangunan jalan tol.
Sementara itu, Kepala BPKP Sumsel, Buyung ungkapkan secara umum hasil pengawasan di Sumsel menunjukan hsil yang baik, utamanya keberhasilan Provinsi Sumatera Selatan dalam menurunkan angka stunting. Namun tetap harus ada perbaikan pada beberapa hal untuk mengoptimalkan sistem pemerintahan yang telah baik sebelumnya.
“BPKP siap mendukung program yang bersifat lokal dan mendukung program Pemprov Sumsel,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan rencana persiapan rakor pengawasan wilayah se-Sumsel oleh BPKP pada tanggal 1 Februari 2023 mendatang. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri para Bupati/Walikota se-Sumsel.
