Palembang – Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel H Herman Deru saat membuka rapat koordinasi (rakor) Pupuk Bersubsidi dan penguatan peranan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Sumsel bertempat di Ball Room Hotel Novotel Palembang, Selasa (31/1/2023)
E-Alokasi merupakan upaya Pemerintah melalui Dinas Pangan dan Pertanian dalam memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Melalui sistem ini Para calon penerima pupuk bersubsidi akan didata perorangnya.
“Hingga saat ini, data yang terinput baru 150 ribu, dari yang seharusnya 250 ribu. Saya minta para kadis pertanian kab/kota, camat, kades, kelompok tani bekerjasama untuk pendataan ini agar pupuk bersubdisi terserap secara maksimal dan tidak ada lagi kekurangan seperti sebelumnya,” jelasnya.
Data yang tersedia bisa mengakomodir kebutuhan petani dilapangan. Menurutnya, melalui sistem ini penyelewengan subsidi yang terjadi dapat diminimalisir sekecil mungkin. Disamping itu, KP3 Sumsel diminta HD melakukan penguatan pengawasan agar tidak adanya pendistribusian pupuk palsu yang merugikan masyarakat.
“Dalam rakor ini, saya minta KP3 melakukan pengawasan distribusi pupuk sekaligus memberikan literasi kepada masyarakat tentang pola distribusi pupuk subsidi,” katanya.
Pupuk dikatakan subsidi apabila telah diterima oleh petani yang telah terdata di e-alokasi secara langsung. Dan belum termasuk pupuk subsidi jika masih digudang.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si., ungkapkan terdapat peningkatan alokasi pupuk bersubsidi di Sumsel dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 107 persen, menjadi 250 ribu ton pertahun. Dan peningkatan pupuk NPK sebesar 85 persen.
