Muara Enim – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di wilayah Provinsi Sumatera Selatan secara daring pada Selasa (28/03).
Dihadiri langsung Menko PMK Muhadjir Effendy, SDGS Kemenko PMK RI Agus Suprapto Sahli.
Kabupaten Muara Enim melaksanakan roadshow bersama Kemenko PMK secara daring di Ruang Rapat Pangripta Sriwijaya Bappeda Muara Enim.
Pada roadshow itu diketahui, berdasarkan Data BPS dan Kemenkes 2022, persentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,94% atau sebanyak 19.429 dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 1,52%.
Namun untuk prevalensi stunting turun dari 29,7 pada tahun 2021 menjadi 22,8 pada tahun 2022.
Di hadapan Menko PMK, Sekretaris Daerah Muara Enim Yulius mengatakan dalam percepatan penurunan stunting Kabupaten Muara Enim telah memiliki Perbup Nomor 26/2019 tentang Penanganan dan Penuruan Stunting, dan Perbup Nomor 27/2019 tentang Peran Desa.
Namun Perbup tersebut, kata Yulius, tidak sesuai lagi dengan terbitnya Perpres 72/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Juknis 8 Aksi Konvergensi Stunting.
“Saat ini Pemkab Muara Enim sedang menyusun Perbup tentang percepatan penurunan stunting, dalam pelaksanaannya kami mengacu pada keputusan Bupati Muara Enim No.140/KPTS/DPPKB/2022 tanggal 25/02/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab. Muara Enim ” kata Yulius.
Sementara untuk sarana dan prasarana dalam percepatan penurunan stunting, jumlah posyandu di Kabupaten Muara Enim sebanyak 410, tersedia antropometri kit sebanyak 386 set. Jumlah ini nasih kekurangan 24 set. Untuk mengatasi kekurangan alat tersebut menggunakan alat dari Puskesmas/ Posyandu terdekat.
Selain itu, Antropometri Kit yang sesuai standar Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/1919/2022 di Kabupaten Muara Enim juga masih kurang. Capaian desa Open Defecation Free (ODF) di Kabupaten Muara Enim juga masih kurang yaitu sebesar 58% atau sebanyak 143 desa dari 246 desa.
“Terget kelompok BKB yang dibentuk juga belum tercapai dari target 256 kelompok, baru dibentuk 242 kelompok. Selain itu, BKB kit yang dibantu baru sebanyak 91 set, kurang sebanyak 151 set,” papar Yulius.
Yulius juga mengungkapkan, Kabupaten Muara Enim juga masih kekurangan SDM utuk mendukung percepatan penurunan stunting. Yulius menyebut, belum semua Dokter Umum di Puskesmas tersertifikasi/terlatih menggunakan alat USG, dari 40 orang dokter umum, 11 orang sudah terlatih dan 29 orang belum teriatih.
“Sekain itu, rasio penyuluh KB di Kabupaten Muara Enim juga masih kurang, saat ini kondisi sebesar 1:6, standar Ideal rasio penyuluh KB adalah 1:2. Kebutuhan jumlah pegawai ASN untuk penyuluh KB sebanyak 127 orang yang ada saat ini baru berjumlah 40 orang, masih kekurangan tenaga sebanyak 87 orang untuk ditempatkan di 22 kecamatan dan 256 Desa/Kelurahan,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, kepada Menko PMK, Yulius menyampaikan beberapa harapan usulan.
Terkait percepatan penurunan stunting, dirinya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat membantu memenuhi kekurangan Antropometri Kit sebanyak 301 set dan BKB Kit sebanyak 151 Set.
Dirinya juga meminta pemerintah pusat dan provinsi dapat memfasilitasi pelatihan penggunaan alat USG untuk Dokter Umum Puskesmas.
“Kita juga berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan pembuatan 6500 Jamban Sehat, 4000 RTLH, dan air bersih serta menyediakan formasi penyuluh KB sebanyak 87 orang,” imbuh Yulius.
Sementara terkait penanggulangan kemiskinan, dirinya meminta dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi terkait penanggulangan kemiskinan. Antara lain program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar.
Sekda juga meminta pemerintah pusat menyusun pedoman pelaksanaan aksi / langkah konkrit yang harus dilakukan oleh daerah terkait penanggulangan kemiskinan.
Dirinya juga berharap pemerintah Pusat membuat hanya satu aplikasi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan di daerah, seperti halnya penanganan penurunan stunting.
“Kita berharap pemerintah pusat menetapkan satu data kemiskinan dan dalam menetapkan kriteria indikator penilaian kemiskinan antar K/L harus sama dan konsisten,” tukasnya.
Dengan demikian Yulius berharap penanggulangan percepatan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim dapat terlaksana.
