Pj Gubernur Agus Fatoni Inisiasi 6000 Lebih Bedah Rumah Serentak se Sumsel

Palembang – Sebagai bentuk komitmen menurunkan dan pengentasan angka kemiskinan ekstrim di Sumatera Selatan. Pj. Gubernur Sumsel, Agus Fatoni menginisiasi Gerakan Bedah Rumah Serentak Se Sumatera Selatan, dimana pada hari ini (Senin, 12/2/2024) dilaksanakan Rapat Secara Daring (Virtual). Persiapan Kegiatan Bedah Rumah tersebut diikuti oleh seluruh Bupati /Walikota Se Sumatera Selatan.

Dari laporan dari Para Kepala Daerah, didapat 6.106 unit jumlah rumah yang akan dibedah, masih akan terus bertambah menunggu laporan hasil koordinasi  dengan BUMN dan BUMD di wilayah  masing – masing.

Dalam kesempatan itu,  Fatoni juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka merayakan hari jadi Sumatera Selatan yang ke 78 tahun.

“78 merupakan angka minimal kita dalam melaksanakan bedah rumah dimasing-masing daerah, tadi yang daerahnya masih belum mencapai angka tersebut semoga nantinya dimudahkan dan dilancarkan untuk mencapai angka tersebut”, ucap Fatoni.

Dana atau anggaran pelaksanaan bedah rumah berasal dari APBN, APBD dan CSR dari masing – masing daerah.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc menyampaikan bahwa kegiatan launching juga akan dihadiri langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian dan Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, dimana waktu pelaksanaannya menyelaraskan dengan waktu kunjungan kerja Ketua Umum TP PKK Pusat ke Kota Palembang.  Di  tanggal 20, 21, 22 Februari 2024 dalam rangka menyerahkan bantuan sanitasi kepada masyarakat Kota Palembang.

Berkaitan hal tersebut, Fatoni secara spontan mengintruksikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk juga melaksanakan kegiatan serupa yang dinamai dengan Gerakan Pemberian Bantuan Sanitasi Serentak Se Sumsel melengkapi program Gerakan Bedah Rumah Serentak Se Sumsel yang akan dilaunching secara bersamaan.

Dan hasil yang didapat berjumlah 6.691 unit untuk menerima bantuan sanitasi dan angka tersebut akan terus bertambah, mengingat masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mengirimkan laporan.