Geruduk DPRD Palembang dan Kejati Sumsel, Puluhan Massa Desak Oknum Anggota DPRD Palembang Dipecat

Palembang – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Independen (API) Indonesia menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD Kota Palembang, Selasa (7/3/2023).

Massa menuntut untuk Badan Kehormatan DPRD Palembang untuk mengusut tuntas oknum Anggota DPRD Palembang atas nama Fauzi Achmad yang mengalihkan dana aspirasi ke dapil lain.

“Kita mendesak pimpinan partai anggota oknum anggota DPRD yang mengalihkan dana Aspirasi tersebut segera memecat yang bersangkutan,” kata Koordinator Aksi dan Lapangan, JP Evanton.

Di tempat sama, Anggota Badan Kehormatan DPRD kota Palembang, Muhammad Arpani yang menemui masa aksi melakukan dialog dan memberikan keterangan terkait aspirasi warga.

“Kami terima aspirasi ini, akan kami bahas di Badan Kehormatan DPRD Kota Palembang,” ujar Arpani.

Namun politisi Partai PKB ini juga menyarankan massa aksi agar segera memasukan surat secara resmi ke BK-DPRD agar pihaknya bisa memanggil yang bersangkutan ataupun memanggil Fraksi PAN guna mengklarifikasi atas tuntutan warga seberang Ulu Kota Palembang.

” Segerah ditindak lanjuti,” jelasnya.

Arpani juga menyarankan massa aksi agar tidak bersedih karena lembaga DPRD adalah lembaga yang berpihak kepada Masyarakat .

“Segera kita cari solusi atas tuntutan kawan-kawan, Kita ini hidup ingin bahagia,” tutupnya.

Kemudian massa melanjutkan aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam aksinya massa mendesak Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas kasus ini dan memeriksa oknum anggota DPRD Palembang tersebut.

“Kita meminta Kejati Sumsel segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan terkait pengalihan dana aspirasi ke dapil lain tersebut,” ujarnya.

Kedatangan massa ini diterima langsung oleh Kasipenkum Kejati Sumsel, Moch Radyan, SH, MH. Dirinya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan massa dari Aliansi Pemuda Independen (API) Indonesia.

“Laporan ini akan segera kita tindaklanjuti dan serahkan dokumennya karena mereka yang tahu permasalahannya,” ujarnya.